.png){kind=avatar}
ROHIL - Dengan adanya aduan masyarakat, pemberitaan dan pantauan dilapangan, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memanggil pihak Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (10/3/2025) terkait permasalahan yang ada di Kepenghuluan Bangko Bakti, dimana masyarakat sempat ribut karena akses jalan sangat terganggu, karena kalau musim hujan jalan berlumpur, dan kalau musim kering berdebu.
"Kita panggil mereka dan mereka datang, alhamdulillah RDP hari ini dihadiri 12 orang perwakilan PHR, insyaallah Minggu depan mereka akan membersihkan, merapikan dan membuat beberapa langkah-langkah supaya mobil mereka itu tidak lagi membawa lumpur ke jalan lintas dengan cara membersihkan sebelum masuk ke lintasan, kemudian menyiapkan karpet untuk pembersihan mobil sebelum masuk ke lintasan," sebut Anggota Komisi C, Muhammad Syah Padri.
Selain itu, Komisi C juga membahas masalah terkait yang di Rohil ini, pertama masalah tenaga kerja, bagaimana masyarakat yang ada di Rohil ini dapat diterima bekerja di PHR.
"Tidak lagi ada tebang pilih, artinya orang tempatan dipertimbangkan sedangkan kita yang tidak ada wilayah kerjanya seperti Kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas dan wilayah lainnya juga harus menjadi perhatian supaya dapat bekerja di PHR," imbuh M Syah Padri.
Kemudian masalah CSR, Komisi C meminta kepada PHR untuk adil, bagaimana daerah-daerah yang tidak ada wilayah kerjanya PHR tentu juga dapat dibantu CSR terutama bidang keagamaan seperti mushola atau masjid, kemudian bidang pendidikan dan lainnya sehingga dapat adil dan merata, meskipun wilayah kerja PHR hanya diputaran Kecamatan Bangko Pusako, Kubu dan Tanah Putih, tapi dampaknya seluruh Rohil yang merasakan.
"Alhamdulillah mereka akan berupaya untuk itu dan mungkin nanti kami akan ada RDP lagi dengan PHR bulan depan untuk menindaklanjuti rapat hari ini," tutur Syah Padri.
Insyaallah lanjutnya, nanti Komisi C juga akan turun bersama PHR untuk menindaklanjuti masalah yang ada itu, apakah sudah selesai atau belum sehingga tidak ada lagi konflik antara masyarakat dengan PHR ini, karena DPRD Rohil sering menerima aduan dari masyarakat khususnya Komisi C yang membidangi masalah migas. (rif)
